Ketidaksimetrian Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah: Analisis Postur APBD Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Adriansyah Adriansyah, Andi Faisal, Yulia Yunita Yusuf

Sari


Penelitian ini bertujuan menganalisis postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 dalam perspektif kinerja realisasi anggaran, kemandirian fiskal, dan kualitas struktur belanja daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada 25 pemerintah daerah. Teknik analisis meliputi rasio realisasi pendapatan dan belanja, struktur pendapatan, struktur belanja, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio transfer, serta surplus/defisit realisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp43,00 triliun atau 89,99% dari anggaran, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp39,20 triliun atau 81,25%. Kondisi tersebut menghasilkan surplus realisasi sebesar Rp3,80 triliun, meskipun postur anggaran menunjukkan defisit Rp470,03 miliar. Struktur pendapatan masih didominasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 67,60%, sementara PAD hanya berkontribusi 27,37%. Pada sisi belanja, belanja pegawai mendominasi sebesar 45,32%, sedangkan belanja modal hanya 11,27%. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksimetrian realisasi APBD dan terbatasnya ruang fiskal untuk belanja produktif.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(10).

Cepiku, D., Mussari, R., & Giordano, F. (2016). Local governments managing austerity: Approaches, determinants and impact. Public Administration, 94(1), 223-243. https://doi.org/10.1111/padm.12222

Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Simposium Nasional Akuntansi X.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Portal Data APBD. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Halim, A. (2019). Manajemen Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN.

Hasanah, N. (2025). Empirical evidence on the role of local own-source revenue in strengthening regional fiscal capacity. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi.

Hidayat, T., Permatasari, M. D., & Aeni, N. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal. AKUBIS: Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 9(1), 105-115. https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1818

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 59(1), 1-28. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838

Lubis, P. K. D., dkk. (2025). Pengaruh realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2021). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi.

Ningrat, R. R. P. (2025). Efektivitas realisasi anggaran publik di Kota Makassar: Kajian kritis manajemen keuangan daerah. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of Government. OECD Publishing.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Raudla, R., Douglas, J. W., Randma-Liiv, T., & Savi, R. (2017). Fiscal crisis and expenditure cuts: The influence of public management practices on cutback strategies in Europe. American Review of Public Administration, 47(3), 376-394. https://doi.org/10.1177/0275074016661029

Rubin, I. S. (2019). Public Budgeting Systems: Politics, Policy, Process (9th ed.). CQ Press.

Said, S. N. R. (2025). Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Gowa. Advances in Management & Financial Reporting.

Salamaliki, P. K., & Venetis, I. A. (2024). Fiscal space and policy response to financial crises: Market access and deficit concerns. Open Economies Review, 35(2), 323-361.

Schick, A. (2007). Performance budgeting and accrual budgeting: Decision rules or analytic tools? OECD Journal on Budgeting, 7(2), 109-138. https://doi.org/10.1787/budget-v7-art11-en

Sugi, L. P. M. W., dkk. (2024). PAD, dana transfer ke daerah, dan belanja modal memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten di wilayah Flores Provinsi NTT. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.

Wardhana, D. (2025). Decentralisation and distribution: Fiscal decentralisation and spatial disparities in Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning.

Wildavsky, A., & Caiden, N. (2004). The New Politics of the Budgetary Process (5th ed.). Pearson.




DOI: https://doi.org/10.37531/bijac.v7i1.11953

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Web Analytics View My Stats
Alamat Penerbit / Pengelola : Jl. Meranti Raya No.1, Pandang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, Indonesia