FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I)
Sari
Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi retur Surat Perintah Pencairan Dana (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I)
Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu, penyebab alasan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diperoleh akan dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dan sestelah melakukah pengolahan data Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya retur SP2D yaitu Faktor Manajemen Sumber Daya Manusia, Faktor Satuan Kerja (Satker), Faktor Manajemen Waktu, dan Faktor Bank Operasional. Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya retur SP2D, yaitu Faktor Satuan kerja.
Kata Kunci: Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Teks Lengkap:
Download PDFReferensi
Andrayani, Rovi. 2014. Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung Pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Bandar Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
Ayuningrum, Dela dewi. 2009. Sistem Dan Prosedur Pencairan Dana Langsung (Ls) Di Kantor Pelayanan Dan Perbendaharaan Negara Surakarta. Surakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
Baridwan, Zaki. 2009. Sistem Akuntasi Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta: YKPN.
Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi, edisi ke-3, cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Munandar, Aries. 2015. Evaluasi Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin. KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015.
Nafarin, M. 2009. Penganggaran Perusahaan, edisi ke-3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2014 mengenai “Mekanisme Penyelesaian Dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara”.
Peraturan Dirjen Jendral Perbendaharaan Nomor Per-41/PB/2014 tentang “Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana”.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 169/PMK.01/2012 Tanggal 06 November 2012 “Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktrorat Jenderal Perbendaharaan”.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2012 Tanggal 29 November 2012 “Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara”.
Rudianto. 2009. Penganggaran. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Sumantri, Joko, Muhammad Anshar Syamsuddin, Samantha Rijanuar Aisyah. 2017. Akselerasi Penyelesaian Dana Retur SP2D: Studi Kasus Pada Kantor Bayar Kppn Jakarta V. Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.1, No.2, (2017).
Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta : Bumi Aksara.
Suraya, Dyta Dana. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Retur Penerbitan Sp2d Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta. Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.
http://kppnmakassar1.net, diakses pada 15 januari 2018.
https://spanint.kemenkeu.go.id, diakses pada 10 januari 2018.
http://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-dan-fungsi-apbd.html.
Diakses pada 16 februari 2018.
http://www.wikiapbn.org/aplikasi-online-monitoring-sistem-perbendaharaan-dan- anggaran-negara/, diakses pada 03 Maret 2018.
DOI: https://doi.org/10.37531/mirai.v4i2.500
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
