Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng

Nubaya Nurbaya, Mattalatta Mattalatta, Razak Munir

Sari


ABSTRAK

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Bagaimana tahapan penyusunan anggaran dan laporan realisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng, (2) Apakah Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi sesuai dengan SAP.

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng  mulai bulan November 2017 sampai dengan Januari 2018. Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriktif yakni mengumpulkan data penelitian melalui telaah dokumen dan dari hasil wawancara kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Program, Kasubag Keuangan, bendahara dan Para Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantaeng.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyusunan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yakni mulai dari penyusunan RKPD, KUA/PPAS sampai penyusunan RKA. Laporan realisasi anggaran selama tiga tahun berturut – turut yakni tahun 2015 sebesar 97,26 %, tahun 2016 sebesar 97,49 % dan tahun 2017 sebesar 93,12 %. Laporan realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng mencakup pendapatan LRA, belanja dan modal hal ini sesuai dengan SAP.

 

Kata kunci : Tahapan penyusunan anggaran, Laporan realisasi.


 


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Alimul A, 2008, Pengantar Konsep Dasar Keperawatan. Edisi 2. Jakarta:

Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Darise (2008:142) Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor. Publik), PT Indeks, Jakarta.

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta: Deputi BPKP.

E.Wiyono ( 2009) Analisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja

Fahrianta dan Gozali, (2007:45) analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap perubahan

Garrisonet al, (2013:384). Manajemen yang lebih tinggi

Gozali, 2008. Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan. Program Amos 16.0,

Halim, Abdul. 2007. Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.

Hansen/Mowen (2013:225) partisipasi anggaran

Hansen/Mowen (2013:558) Akuntansi Manajerial. Edisi. Kedelapan.

Ismail Ismail dan Idris. 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU. Jakarta: Indeks.

Kerlinger, 2003. Asas-asas penelitian behavioral Jakarta

M. Nafarin (2007:31) .Penganggaran Perusahaan.Jakarta:Salemba Empat.

Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta: BPFE

Mardiasmo (2009:61) Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2004.”Otonomi dan Manjemen Keuangan Daerah”. Yogyakarta: Andi

Milles, Mattew B.&A. Michael Huberman.2007. Analisis Data Kualitatif.Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi (2007:89) Sistem Akuntansi, Jakarta :Selemba Empat. Susanto, Azhar, 2006. Anggaran Perusahaan, Yogyakarta:BPFE

Nafarin (2007 :11) Penganggaran Perusahaan Edisi 3

Nordiawan, Dedi. 2006, Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah

Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2017

PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual

Republik Indonesia.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Robert & Vijay (2009:85) Jenis revisi anggaran

Robertson dalam Mahsun (2007:70) Perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Edisi Pertama,. Pustaka .

Robinson, Marc and D. Last. 2009. A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Technical Notes and Manuals.International MonetaryFund. Washington.

Rusdianto, (2006:78), Akuntansi Manajemen Ilmiah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Van Horne,

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Business : Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku1.Edisi 4.Terjemahan Kwan Men Yon.Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Widyantoro, Ari Eko. 2009. Implementasi Performance Based Budgeting: Sebuah Kajian Fenomenologis (Studi Kasus PadaUniversitas Diponegoro). Tesis, ProgramPasca Sarjana Universitas Diponegoro.


Article Metrics

Sari view : 608 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Web
Analytics Made Easy - StatCounter