Pengukuran Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Sari
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengelolaan barang milik daerah (BMD) dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan mengevaluasi berbagai aspek pengelolaan BMD, termasuk inventarisasi, pemeliharaan, pemanfaatan, keamanan, audit, dan pelatihan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem inventarisasi dan pemeliharaan aset telah berjalan dengan baik, namun terdapat kekurangan dalam klasifikasi dan pemanfaatan aset yang masih perlu ditingkatkan. Keamanan dan perlindungan aset cukup terjamin, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam aspek asuransi dan pengawasan. Audit rutin telah dilaksanakan, namun implementasi rekomendasi hasil audit masih perlu ditingkatkan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai menunjukkan hasil positif, tetapi perlu diperluas cakupannya. Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan BMD di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik, tetapi beberapa area masih memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.
Kata Kunci : Pengelolaan Barang Milik Daerah, Efektivitas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019. Makassar: BPK RI.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan. (2021). Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2020. Makassar: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan.
Kartika, T. (2020). Perlindungan Aset dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah: Studi Kasus di Jawa Barat. Jurnal Pengelolaan Aset Negara, 15(3), 59-72.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pengelolaan Aset Daerah. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/pedoman-pengelolaan-aset-daerah/
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Tata Kelola Aset Daerah yang Efektif. Diakses dari https://www.kpk.go.id/id/publikasi/tata-kelola-aset-daerah/
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Supriyono. (2016). Pengelolaan Aset Daerah: Teori dan Praktik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Susanti, R. (2018). Pentingnya Inventarisasi yang Akurat dalam Pengelolaan Aset Daerah. Jurnal Akuntansi Publik, 10(2), 45-57.
Wijaya, A. (2019). Peran Pemeliharaan dalam Memperpanjang Umur Aset Pemerintah Daerah. Jurnal Manajemen Aset, 12(1), 33-45.
DOI: https://doi.org/10.37531/yum.v7i2.7474
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional