Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar
Sari
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
Darise, Nurlan, 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). PT. Indeks, Jakarta.
Darise, Nurlan, 2009. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU. Edisi Kedua. PT. Indeks, Jakarta.
Dharmayanti, 2012. Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal, 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta.
Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga, Jakarta.
Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua. STIM YKPN, Yogyakarta.
Mambuhu, Nur Mawati, 2009. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mulyo, Slamet, 2006. Analisis Pelaksanaan Kinerja Berbasis Kinerja, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. (Tidak dipublikasikan).
Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti, 2010. Akuntansi sektor Publik. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Makassar.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Jakarta.
Peraturan Walikota Makassar Nomor 100 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Makassar.
Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. 2012. Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Makassar.
Ratnawati, 2014. Efektifitas Pengelolaan Anggaran pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa Sulawesi Selatan, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
Sutedjo, 2009. Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal). Tesis S2 Program Pascasarjana. http://eprints.undip.ac.id/24292/1/Sutedjo.pdf. Diakses tanggal 1 Juli 2013.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, Jakarta.
Yani, Ahmad, 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi Revisi. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
DOI: https://doi.org/10.37531/yum.v2i3.902
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional