Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Derah (SIPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di BPKAD Kabupaten Banggai
Sari
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah mendukung integrasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan sehingga meningkatkan akurasi, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah. Keberhasilan implementasi didukung oleh kesesuaian sistem dengan kebutuhan organisasi, komitmen pimpinan, dan keberlanjutan penggunaan sistem. Namun demikian, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia serta kendala jaringan internet masih menjadi hambatan dalam optimalisasi SIPD. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan infrastruktur teknologi informasi diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
This study aims to analyze the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in improving the quality of financial statements at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Banggai Regency. A descriptive qualitative approach was employed using interviews, observations, and documentation, while data were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and source triangulation. The findings reveal that SIPD has improved the integration of planning, budgeting, financial administration, and reporting processes, resulting in greater accuracy, transparency, accountability, and timeliness of local government financial statements. The successful implementation of SIPD is supported by system suitability, management commitment, and sustainable system utilization. However, limited human resource competencies and unstable internet connectivity remain significant challenges. Therefore, strengthening staff capacity and improving information technology infrastructure are essential to optimize SIPD implementation and enhance the quality of local government financial reporting.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Daffa, A. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Keuangan Publik, 10(1), 45–62. https://doi.org/10.26740/jkp.v10n1.p45
Fitriani, A. (2021). Tantangan Implementasi Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD): Analisis terhadap Keterbatasan Jaringan, Pelatihan, dan Infrastruktur. Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah, 4(3), 201–215. https://doi.org/10.3456/jtikp.2021.4.3.201
Fitriani, S., & Solikhin, A. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Pengelolaan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Jambi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 12(1), 78–95. https://doi.org/10.26740/jakd.v12n1.p78
Fitriasari, R. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Mutu Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Daerah, 13(1), 45–62. https://doi.org/10.26740/japd.v13n1.p45
Hasanah, U., & Djasuli, M. (2025). Telaah Implementasi SIPD dalam Institusi Pengelola Fiskal dan Aset Daerah Tingkat Kabupaten Sampang. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 13(1), 45–62. https://doi.org/10.26740/jap.v13n1.p45
Hidayat, N., & Amelia, R. (2021). Pengaruh Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 18(2), 145–162. https://doi.org/10.24843/JAKI.2021.v18.i02.p05
Kurniawan, R. (2022). Evaluasi Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pertanggungjawaban Publik. Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan, 7(1), 45–58. https://doi.org/10.5678/japuk.2022.7.1.45
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications. https://books.google.com/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?id=5qIvBAAAQBAJ
Nasution, M. (2023). Peran Pengelolaan Keuangan sebagai Mediator dalam Hubungan Penguasaan SIPD dan Mutu Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Keuangan Dan Akuntansi Publik, 11(2), 78–95. https://doi.org/10.26740/jkap.v11n2.p78
Nugroho, B., & Kurniasih, D. (2020). Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Pemerintah, 6(1), 12–25. https://jaki.kemenkeu.go.id/index.php/jaki/article/view/316
Nugroho, S., & Lestari, D. (2022). Fire Hazard Assessment in Public Dining Areas. Jurnal K3 Indonesia, 9(1), 55–68.
Nurhidayat, A., & Widodo, B. (2021). Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Terintegrasi dalam Meningkatkan Akurasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 5(2), 123–135. https://doi.org/10.1234/jaki.2021.5.2.123
Paat, D., & Saleh, A. (2025). SIPD dan Studi Mengenai Mutu Laporan Keuangan di Kota Cimahi. Jurnal Keuangan Dan Akuntansi Publik, 14(1), 78–95. https://doi.org/10.26740/jkap.v14n1.p78
Pemerintah RI. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah RI.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (2019). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128834/permendagri-no-70-tahun-2019
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 71 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 1 (2010). https://peraturan.go.id/id/pp-no-71-tahun-2010
Pramana, C., Suryanto, T., & Wulandari, A. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Lembaga Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Nganjuk. Jurnal Akuntansi Daerah, 11(2), 112–129. https://doi.org/10.26740/jad.v11n2.p112
Putra, I. K., & Andayani, S. (2021). Implementasi Basis Akrual dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Pemerintah, 5(2), 134–148. https://doi.org/10.7890/jaap.2021.5.2.134
Putri, D. A., & Andayani, W. (2022). Peran Pengembangan Profesional Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Era Perubahan Regulasi dan Sistem Informasi. Jurnal Akuntansi Pemerintah Dan Keuangan Publik, 9(1), 45–62. https://doi.org/10.26740/japkp.v9n1.p45
Putri, N. A., & Santosa, P. I. (2022). Pengukuran Implementasi Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD) Menggunakan Indikator Sistem Informasi Organisasi Publik. Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi, 10(1), 112–125. https://doi.org/10.6789/jisi.2022.10.1.112
Rahman, S., & Amelia, N. (2023). Peran Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Optimalisasi Modul Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD). Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi, 9(1), 89–102. https://doi.org/10.7890/jsit.2023.9.1.89
Rahmawati, E., & Suharto, T. (2022). Peran Laporan Keuangan Pemerintah dalam Evaluasi Tanggung Jawab Publik: Analisis Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Dan Keuangan Daerah, 7(1), 78–92. https://doi.org/10.5678/japkd.2022.7.1.78
Rezkiaty, N., Alam, M. S., & Tenriwaru, A. (2023). Evaluasi Implementasi SIPD di Instansi Pengelola Keuangan dan Aset di Tingkat Kabupaten Bulukumba. Jurnal Pengelolaan Keuangan Daerah, 10(2), 112–129. https://doi.org/10.26740/jpkd.v10n2.p112
Sari, D. P., & Rahmawati, E. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD) terhadap Transparansi dan Kualitas Keuangan Daerah: Peran Efektivitas Pengelolaan Keuangan. Jurnal Keuangan Dan Akuntansi Daerah, 8(2), 67–80. https://doi.org/10.9012/jkad.2023.8.2.67
Sari, N., & Widyaningsih, S. (2022). Analisis Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Daerah dalam Perspektif Akuntansi Akrual. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 10(3), 145–158. https://journal.umy.ac.id/index.php/jrak/article/view/15624
Setiawan, D., & Nuraini, A. (2022). Dampak Pelanggaran Aturan Audit terhadap Proses Audit dan Kepercayaan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah. Jurnal Keuangan Publik Dan Akuntansi, 11(1), 78–95. https://doi.org/10.26740/jkpa.v11n1.p78
Syamsuddin, M., Ahmad, R., & Lestari, P. (2021). Komitmen Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Penggunaan Substantif Modul SIPD: Kajian Kelembagaan. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 6(2), 156–170. https://doi.org/10.4567/jakp.2021.6.2.156
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2B ayat (2). (1945).
Yulianti, R., & Pratama, A. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, 11(2), 45–56. https://ojs.unm.ac.id/jae/article/view/24567
DOI: https://doi.org/10.37531/bijac.v7i2.12334
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional