FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERBEDAAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Kasus Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul)
Sari
The Inspectorate of Bantul District, and the Yogyakarta District Court) in the corruption case of Persiba Bantul grants. The calculation of the two government audit agencies was significantly lower than the amount settled by the court. There was also a different amount resulted from the calculation between BPKP and the inspectorate. These differences may affect public trust on government audit agencies in supporting corruption eradication. This study used a qualitative method with a case study approach.
The results show that there are differences in calculating the state financial loss due to two factors: components of the calculation and recognition of amounts of the loss by BPKP and the inspectorate. Specificially, differences are due to access to audit evidences and new facts, assigned time of auditors, and human factor. The court seems to have advantages regarding to access audit evidence and other information and therefore, the court could set a higher amount of the state loss. This study contributes to having better understanding of calculating the state financial loss.
Keywords: counting losses to the country, corruption case, losses to the country, thematic analysis
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Arens, Alvin A., Elder, Randal J., dan Beasley, Mark S. 2014. Auditing and Assurace Services: An Intergated Approach. Edisi ke-15. Pearson Education Limited: USA.
Braun, V. dan Clarke, V. 2006. Using thematic analysis in psychology: Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101. ISSN 1478-0887.
http://inspektorat.bantulkab.go.id/. Diakses pada 23 Februari 2016 pada Pukul 20.05 WIB.
http://www.bpkp.go.id/diy. Diakses pada 24 Februari 2016 pada Pukul 16.05 WIB.
http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/. Diakses pada 21 Februari 2016 pada Pukul 21.25 WIB.
Indonesia Corruption Watch. 2014. Hasil Penelitian: Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi. Policy Paper, Jakarta.
International Federation of Accountants (IFAC). 2009. The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in An Audit Of Financial Statements. International Standards on Auditing.
Makawimbang, H.F. 2014. Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif. Thafa Media, Yogyakarta.
Moleong, L.J. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
________________. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________. 1999. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
________________. 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
________________. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
________________. 2006. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
________________. 2009. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
________________. 2009. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
________________. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
________________. 2014. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
________________. 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.
________________. 2013. Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk
________________. 2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
________________. 2015. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pid.Sus- TPK/2015/PN.YYK
________________. 2001. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
________________. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
________________. 2008. Keputusan BPK-RI Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
________________. 2012. Peraturan Kepala BPKP NOMOR: PER-1314/K/D6/2012 tentang pedoman penugasan bidang investigasi.
Ramamoorti, S., Morrison, D., dan Koletar, J. W., 2014. Bringing Freud To Fraud: Understanding The State-Of-Mind Of The C-Level Suite/White Collar Offender Through “A-B-C” Analysis. Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol. 6, Issue 1.
Soepardi, E. M. 2009. Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi. Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.
Tuanakotta, T.M. 2009. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Salemba Empat, Jakarta.
DOI: https://doi.org/10.37531/yum.v3i1.629
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional