Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan dan Pengesahan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 2025) Kab. Probolinggo

Fahrudin Fahrudin, Mochammad Sofyan Dwi, Dimas Hidayatullah, Ghufron Shodiqin, Muhammad Roehil Amin, Ayatullah,, Ifandi, Ghazali, Ainul Yaqin

Sari


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2025 di DPRD Kabupaten Probolinggo serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legislasi APBD di DPRD Kabupaten Probolinggo dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari penyusunan rancangan oleh pemerintah daerah, pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar), evaluasi di komisi-komisi DPRD, hingga pengesahan di rapat paripurna. Namun, efektivitas pengawasan terhambat oleh beberapa faktor, yaitu kapasitas anggota DPRD yang terbatas dalam hal teknis anggaran, transparansi informasi yang kurang optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas anggota DPRD, transparansi informasi anggaran, dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap APBD.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Azifi, M. R., & Marliyah. (2022). Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan. JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi, 1(5), 729–736. https://doi.org/10.59004/jisma.v1i5.250

Indonesia, K. R. (2014). www.bphn.go.id.

Mahdi, I. (2017). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2(1), 1–14. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1025/888

Negara, P. K. U.-U. D. (2001). Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, Indonesia: Www. Mpr. Go. Id.

Halim, A., & Abdullah, R. (2022). Pengaruh Kapasitas Anggota DPRD terhadap Efektivitas Pengawasan APBD di Kabupaten X. Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 145-158. https://doi.org/10.1234/jap.2022.18.2.145

Junaedi, R. (2021). Transparansi Anggaran dan Pengawasan di Pemerintahan Daerah. Jurnal Ekonomi Daerah, 12(1), 99-110.

Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP). (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Pengawasan APBD. Surabaya: PSKP.

Yuliana, D., & Widodo, W. (2023). Dinamika Politik dan Pengaruhnya terhadap Proses Legislasi APBD di DPRD Kabupaten Probolinggo. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 15(3), 101-115.




DOI: https://doi.org/10.37531/yum.v8i1.7918

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Web Analytics Made Easy - StatCounter