Analisis Akuntabilitas Pelaporan Belanja Hibah Di Kabupaten Buru Selatan
Abstract
Kata kunci: akuntabilitas belanja hibah, pemerintah kabupaten Buru Selatan, organisasi penerima hibah
Full Text:
Download PDFReferences
Abdullah. 2014. Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium II. Yogyakarta: Adi Cita.
Alfatih, A. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Unpad Press.
Agustino, L. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta
Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. 2020. Implementasi kebijakan penyaluran hibah Dan bantuan sosial kemasyarakatan Di kabupaten buleleng. Tesis. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 2, 2020. P-ISSN; 2541-5255 EISSN: 2621-5306. Program Magister Administrasi Publik (MAP) UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL, Denpasar.
Anwar M, N. A., Ridwan, H., & Yusnita, N. 2018. Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Serta Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi. Thesis. Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako. Katalogis, Volume 6 Nomor 6 Juni 2018 hlm 33-44. ISSN: 2302-2019
Agustino, L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Bolang, J. 2014. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik: Application Of Accountability And Transparency In The Implementation Of Good Governance. Lex et Societatis, Vol. II/No. 9/Desember/2014.
Barus, K. B., & Nasution, J. (2022). Analisis Akuntabilitas Belanja Hibah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(4), 327–332.
Carpenito. 2013. Diagnosa Keperawatan : Aplikasi pada Praktek Klinik. Edisi 6. Jakarta: EGC.
Chaplin, C.P. 1989. Kamus Lengkap Psikologi (diterjemahkan Kartini Kartono). Jakarta: Rajawali Press.
Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta : PT. Pustaka Pelajar.
Dharmakarja, I. G. M. A. 2017. Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial. Substansi, Volume 1 Nomor 2, 2017. Politeknik Keuangan Negara STAN.
Gasperz, J., Sososutiksno, C., & Limba, F. B. (2022). Good Company Governance And Risk Management On Company Value With Bank Performance. Jurnal Akuntansi, 26(3), 531-547.Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (studi kasus tata kelola pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial di kota bandung provinsi jawa barat). Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017, Universitas Padjadjaran, Bandung.
Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Hendro Basuki, F. (2020). Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, Strategi Bisnis, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (The Effect Of Government Ownership, Business Strategy, And Good Corporate Governance On Company Performance). Akuntansi, 21(1), 16–45.
Indonesia, Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Ismayanti, N. (2012). Pemanfaatan Media Internet Sebagai Sumber Belajar Pada Mahasiswa Komunikasi Islam Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara.
Istanto, S. 2014. Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jannah, M. (2013). Analisis Implementasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012. Audit Dan Akuntansi, 2(2), 21–48.
Juniarso R. & Sodik, S., A. 2014. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Cetakan Keempat. Bandung: Nuansa Cendekia.
Kawedar., Warsito., Rohman, A., & Handayani, S. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Buku 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Litualy, J. W., Leunupun, E. G., & Killay, T. (2021). Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu Di Kab. Maluku Barat Daya. KUPNA, 1(2), 60–73.
Machfudz, Palampanga, A. M., & Kahar, A. 2019. Analisis pelaksanaan bantuan sosial Pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) Di kabupaten sigi. Tesis. Katalogis, Volume 6 Nomor 5 Mei 2018 hlm 12-22 ISSN: 2302-2019. Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Milgram, S. (1963). "Behavioral Study of Obedience". Journal of Abnormal and Social Psychology 67. p.371-378. Yale University. (Online).
Nico Marantika, N. (2019). Mengungkap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Politeknik Negeri Ambon.
Notoatmodjo. 2003. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka Cipta
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tanggal 30 November 2011
DOI: https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.5070
Refbacks
- There are currently no refbacks.