Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar mengenai Pemberian Insentif kepada Ketua RT dan RW
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pemberian insentif RT dan RW yang diukur pada sembilan indikator kinerja yang semuanya terkait dengan aplikasi program Pemkot Makassar. Tehnik pengumpulan data studi lapang ini terdiri dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Rappocini dengan 11 Kelurahan sebagai obyek penelitian yang akan dikaji. Pendekatan peneltian ini menggunakan analisis kualitatif dengan tipe deskriptif yang tujuannya untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi. Dampak yang diharapkan dari perwali Kota makassar No 3 tahun 2016 tentang pemberian insentif kepada RT dan RW sekota Makassar khususnya Kecamatan Rappocini adalah penerapan pelayanan yang mampu bersinergi secara positif antara masyarakat dengan aparatur pemerintah terkecil RT/RW dan pemberian insentif bagi RT/RW sesuai dengan kebijakan yang ada.
Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Pemberian Insentif, Ketua RT/RW
Abstract
The purpose of this study was to find out the effectiveness of RT and RW incentives as measured on nine performance indicators, all of which are related to the application of the Makassar Municipal Government program. This field study data collection technique consists of observation, interview and documentation. The methods of data collection in this study are interviews, and documentation. This research was conducted in makassar city precisely in Rappocini sub-district with 11 villages as the object of research to be studied. This research approach uses qualitative analysis with descriptive type whose purpose is to provide an overview of the phenomenon that occurs. The expected impact of makassar City Trust No. 3 of 2016 on providing incentives to RT and RW in Makassar, especially Rappocini Subdistrict, is the implementation of services that are able to synergize positively between the community with the smallest government apparatus RT / RW and provide incentives for RT / RW in accordance with existing policies.
Keywords: Government Policy, Incentivizing, Chairman of RT/RW.
Full Text:
Download PDFReferences
Anonim Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain disebutkan bahwa Rukun Tetangga.
Anonim Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Lingkungan dan Desa.
Anonim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Anonim Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW Kota Makassar.
Ali, Faried. 2011. Studi Kebijakan Pemerintah. Refika Aditama:Bandung
Ali, Faried.dkk.2012. Studi Analisa Kebijakan. Refika Aditama:Bandung.
Arikunto, 2005, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V Cetakan Keduabelas, Bandung Rineka Cipta.
Bapenas 2003. Pedoman Koordinasi Pembangunan Nasional.
Beetham, David and Kevin Byle. 2000. Community Empowerment and
Poverty Efforts Liberation, University of Chicago. USA.
Blau and Meyer. 2001. Public Participation in Environmental Management, Manchester University Press. England.
Bungin, Burhan. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: kencana.
Candis Paul. 2001. Manajemen Perilaku Organisasi, Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Penerjemah : Agus Dharma Jakarta: Penerbit Erlangga.
Durkheim, Emile. 2001. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan, Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Dunn, William N. 2003 (1994). Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Edward III, Geogrge C. 1980. Implementing Public PolicyWashington :
Congressional Quarterly Press.
Gibson, 2003, Organisasi : Prilaku Struktur Proses, Edisi Kelima Jilid 2, Jakarta Erlangga.
Handoko, H. 2005, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BBFE.
Husein, Umar. 2002. Metode Riset Komunikasi Organisasi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta,
Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.
Jakarta: Bina Angkasa.
Ma’ruf, Muhammad. 2006, “Meningkatakan Kualitas Pelayanan Publik” Dalam Majalah Media Praja Vol. 1, No. 06, 16-30 April.
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2006. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP
Robbins, S.P, 2015, Perilaku Organisasi, Edisi Enam Belas, Salemba Empat
Tangkilisan. 2006. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu. Gava Media Yogyakarta.
Singarimbun, Masri. 2005. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.
Sugiyono. 2011, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Alfabeta.
Steers, Richard. M. Terjemahan 1985: 2005. Efektifitas Organisasi. Cetakan Kedua Erlangga. Jakarta.
Subarsono. A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Wahab, Solichin A. 2002. Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: Ikip Malang.
Widjaja, A.W. 2000. Ilmu Komunikasi. Bina Aksara. Jakarta.
Widodo, Erna dan Mukhtar. Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif, Yogyakarta :Avyrous.2002.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: teori, proses dan studi kasus, Jakarta: PT Buku Seru.
DOI: https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i1.797
Refbacks
- There are currently no refbacks.
