Pegaruh Regulasi Fintech Syariah Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Indonesia

Abstract

Dalam penelitian ini penulis menyelidiki dampak regulasi fintech syariah terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, dengan penekanan khusus pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi sektor ini. Indonesia memiliki banyak peluang untuk mengembangkan ekonomi syariah, terutama melalui penggunaan teknologi keuangan berbasis syariah. Peraturan seperti POJK No. 77/2016 dan POJK No. 10/2022 memberikan dasar hukum yang jelas untuk operasi fintech syariah, melindungi konsumen, dan memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah. Studi ini menemukan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, bahwa peraturan yang diimplementasikan telah meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi risiko gagal bayar, dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, terutama di daerah terpencil. Selain itu, fintech syariah sangat membantu inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan peningkatan jumlah pengguna dan dampak positif terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, fintech syariah juga menghadapi beberapa masalah, seperti ketidakseimbangan antara kebutuhan akan inovasi dan pengawasan, serta rendahnya pengetahuan keuangan syariah di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa fintech syariah dapat berkontribusi secara maksimal terhadap stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, diperlukan undang-undang yang fleksibel dan pelatihan yang berkesinambungan.